| Foto: Ilustrasi Nomen D/KM |
Oleh: Nomen Douw
ARTIKEL, KABARMAPEGAA.COM – Negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi liberal, artinya bebas untuk melakukan apa saja selaki tidak melanggar konstitusi negara, bebas untuk menyatakan pendapat di muka umum. Hal ini pun, sudah diatur dalam UU No.9 Tahun 1998. Banyak definisi dalamnya yang penting sebagai bahan refleksi bagi penggerak sistem yakni pemerintahan daerah maupun pusat yang perlu di pahami, karena sering kali melompat kewenangan di luar hukum yang berlaku.
Secara nasional dengan tanda kutip Negara Indonesia sudah diakui oleh dunia Internasional kalau Indonesia memiliki potensi alam yang sungguh sangat mengagumkan, hal ini menjadi satu kebanggaan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Di samping itu parahnya Indonesia pun diakui sebagai Negara berkembang yang statis (tidak maju-maju) dalam semua aspek.
Indonesia memiliki kekayaan alam tapi yang menikmati hanya segelintir orang yang bekerja sama dengan kelompok asing di antarannya seperti; perusahaan PT Freeport, PT Newmon, PT Antan Gunung Meletus, PT Chevron, BUMN, PT Telkomsel dan perusahaan asing lainnya. Kalau secara ekonomi Indonesia di kuasai asing berarti secara hitungan matematisnya Indonesia belum merdeka, artinya masih dijajah Negara-negara asing dalam kandang.
Indonesia bukan negara seutuhnya milik rakyat kecil, rakyat hanya penjaga lahan yang pada waktunya akan menjadi milik kaum imperialis dan kapitalis. Banyak kedok dimainkan dengan hati-hati oleh negara guna menutupi penyakit negara yang sebetulnya harus di publik agar dapat di imbas bersama. Peran media menjadi senjata untuk menutupi dan mempengaruhi rakyat agar tidak ekpor ke negara, lebih banyak menipu dengan wajah yang bijak namun penuh keraguan akan fatal akhirnya rakyat menjadi vakum terhadap suatu kemajuan.
Banyak kepalsuan menjadi kerja nyata di mata publik, rakyatnya tertipu. UU tiap saat direvisi demi meloloskan kepentingan yang dominan mengadopsi negara asing. Rakyat hanya ditipu dengan program murah yang dicetuskan oleh elit negara yang dampak positifnya, tidak kalah besar dari isi perut mereka (elit negara). Indonesia belum merdeka walaupun sudah berdaulat pada tahun 1945. Hal ini, dilihat dari progres negara yang tidak dinamis.
Bagaimana dengan kehadiran sistem Negara Indonesia di Papua?
Indonesia di Papua melalui sistem pemerintahan itu sangat membodohi masyarakat Papua, hal ini di lihat kesejahteraan manusia Papua yang statis tidak maju-maju, pembangunan Papua tidak memadahi ke seluruh pelosok daerah yang menjadi vital yang seharusnya harus di sentuh dengan pelayanan yang prima. Rakyat terus dibodohi karena pemerintah yang berimplementasi uang, lebih-lebih selalu tergerak hati karena uang bukan karena pelayanan dengan hati demi kemajuan yang lebih baik.
Pemimpin Papua yang menjadi kaki tangan pemerintah pusat adalah korban penjajahan dari bangsa Indonesia ini, karena kita bisa melihat sejauh mana hingga hari ini pemimpin dalam sistem pemerintahan itu tidak pernah memberikan kelayakan hidup yang lebih baik bagi masyarakat kecil di Papua, berarti pemimpin pemerintah daerah menjadi koruptor yang artinya mematikan pembangunan daerah, dan hal ini dapat dikatakan "penjajah rakyat kecil."
Coba sekarang hitung berapa lapangan kerja yang pemerintah daerah ciptakan, lantaran pengangguran meraja rela di berbagai daerah di Papua? Berapa lokasi panti asuhan khusus untuk orang Papua yang pemerintah bangun? Berapa perpustakaan buku yang pemerintah bangun? Adakah kemudaan bagi mama Papua untuk berjualan di tempat yang layak? Adakah makanan gizi yang disiapkan bagi anak balita Papua? Masih banyak kegagalan bagi pemerintah daerah di Papua perlu di perhatikan bersama. Dan saya berpikir itu tidak akan ada getaran perubahan dari pemimpin yang satu ke pemimpin lainnya karena tentunya sudah menjadi tradisi bagi pemimpin Papua pada umumnya yang sudah dibentuk dari konsep penjajan dari sistem Negara Indonesia itu sendiri, artinya berkibar baik dalam sistem yang kapok alias dalam sistem yang salah.
Pemimpin pemerintah daerah di Papua belum menemukan titik persoalan yang sebenarnya, walaupun kepala daerah di Papua adalah anak putra daerah. Seluruh pemimpin dari gubernur, bupati, camat sampai dengan yang paling terkecil RT/RW hanya berputar pada kepentingan masing-masing. Semua mengikuti konsep negara yang penerapannya lebih kepada kepentingan partai politik yang akhirnya akan melahirkan konflik horizontal. Pemimpin harus berpikir jeli, sebenarnya apa yang menjadi akar masalah dalam masyarakat Papua jika kebijakan Jakarta selalu tidak membuahkan hasil, misalnya banyak dana yang di khususkan untuk tanah Papua namun, pembangunan non fisik dan fisik masih belum terlihat baik. Hal ini perlu pemerintah daerah berpikir secara efektif dan akun tabel, lalu mengambil suatu tindakan yang baik sebagai solusinya.
Pemerintah selalu lupa pada kemajuan rakyatnya yang sebenarnya, tapi saya melihat pemerintah era ini, mereka sudah paham namun tidak punya niat untuk memajukan daerahnya dan manusianya alias "pura-pura lupa." Hal ini, dapat saja dikatakan bahwa pemerintah menjajah daerahnya sendiri serta masyarakatnya sendiri, sehingga orang Papua yang berlindung, mengabdi di pemerintah daerah sudah sejalan dengan Negara Indonesia yang sedang menjajah bangsa Papua,karena sudah tahu orang Papua tertinggal tapi tidak mau memajukan malah menjadi koruptor.
Sebenarnya persoalan Papua adalah masalah sejarah artinya bahwa, Pemerintah berhenti memagari diri dalam sistem pemerintahan itu sendiri, perlu untuk keluar lalu duduk berdiskusi dengan elemen-elemen masyarakat kiri maupun kanan yang ada di seluruh tanah Papua dan berdialoglah, lalu tentukan langka apa yang perlu kita kuatkan lalu melangkah bersama.
Pemerintah dalam hal ini pemimpin orang Papua sedang dijajah oleh sistem Negara ini. Perlu sadar kita(orang Papua) sedang di jajah tanpa terkecuali, coba lihat UU otonomi khusus diberikan secara bebas namun masih tidak sesuai harapan masyarakat. UU dibuat mempersulit masyarakat Papua lalu mengguntung kepentingan Negara, dan masih banyak kejanggalan yang terus dilakukan Negara Indonesia, seakan segalanya diperlakukan demi kepentingan negara. Orang Papua harus bersatu dari yang dalam sistem (pemerintah daerah) sampai dengan lainnya, kita sedang dituntun menjadi pemimpin bodoh yang implementasi uang dan menjadi masyarakat yang vakum terhadap perubahan diri yang tidak berintegritas. Bangkit dan tentukan hidupnya sendiri, lawan. (Frans P/KM)
*) Penulis adalah Mahasiswa Papua, Kuliah di Tanah Kolonial Indonesia